Landasan Hukum BPS Kabupaten Paniai

Berita Terbaru

Artikel Populer

Home

Tentang BPS

Landasan Hukum

Newsflash

Perencanaan pembangunan yang disusun pemerintah tidak lepas dari data yang dihasilkan BPS. Data inflasi yang secara bulanan dihasilkan dan angka pendapatan nasional yang disusun secara triwulanan adalah penyumbang yang signifikan dalam kebijakan ekonomi makro jangka pendek dan menengah, bahkan jangka panjang. Selain itu, dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah, pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan formula yang sebagian komponennya adalah data yang berasal dari BPS, yaitu jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Landasan Hukum BPS Kabupaten Paniai

Written by Administrator

Wednesday, 03 February 2010 22:14

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

Last Updated on Friday, 05 February 2010 06:38